Kotak Pandora Korupsi Pelindo 2

Pelindo - lino 4.jpg

KPK Tetapkan Dirut Pelindo II RJ Lino Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino sebagai tersangka. Penetapan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane ‎di Pelindo II tahun anggaran 2010.

Yuyuk menjelaskan RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Dirut Pelindo IIdalam proyek pengadaan Quay Container Crane tersebut untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorperasi. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan RJ Lino dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada perusahaan China untuk pengadaan 3 buah Quay Container Crane tersebut.

"RJL diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara memerintahkan penunjukan langsung pengadaan Quay Container Crane kepada perusahaan China," ujar dia.

Source : Liputan 6

Pelindo - Lino 3.jpg

Praperadilan Ditolak, RJ Lino Segera Ditahan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengatakan akan melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino. Hal itu menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2016), menolak gugatan praperadilan RJ Lino.

Kuasa hukum RJ Lino mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam pengadaan quay container crane (QCC) 2010 oleh KPK.

“Ya, bisa jadi dilakukan penahanan,” kata Basaria seusai menghadiri putusan sidang praperadilan RJ Lino di PN Jakarta Selatan, Selasa.

Ia menjelaskan setelah putusan dilakukan KPK akan menunggu untuk proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh. Di sidang praperadilan, hakim Udjiati memutuskan menolak gugatan tersebut.

Source : Solo Pos

Pelindo - Lino 6.jpg

Desak Buka Rekaman Pembicaraan Telepon JK dan RJ Lino

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka kasus pengadaan crane pada 18 Desember 2015. 

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengingatkan Mabes Polri dan KPK untuk merekam (intervensi) telepon dari para pembesar negara yang meminta agar RJ Lino dibebaskan dari segala tuduhan.

"Bahkan kalau telepon itu datang dari Wapres Jusuf Kalla (JK), bila menyoal kedudukan hukum RJ Lino, tak ada salahnya direkam. Nanti kita publikasikan transkripnya, dan kita perdengarkan kepada publik hasil rekaman percakapannya. Toh sekarang tidak penting lagi legalitas rekaman, sepanjang untuk menangkal pelanggaran etika pejabat negara, halal saja," kata Adhie dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (20/12).

Source : Merdeka

Pelindo - Lino 2.jpg

Usut Kasus RJ Lino, KPK Tak Peduli Ada "Orang Besar"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lebih dari satu tahun mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Namun, penanganan kasus ini seolah jalan di tempat. RJ Lino terakhir diperiksa penyidik sebagai tersangka pada 5 Februari 2016 lalu. Bahkan, RJ Lino saat ini telah menjabat sebagai Komisaris PT JICT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya pengaruh atau intervensi orang-orang tertentu.

Jubir KPK, Febri Diansyah menegaskan, KPK tidak mengenal istilah orang besar maupun orang kecil.

"KPK tidak kenal 'orang besar atau kecil'. Kalau ada dugaan korupsi, pasti kami proses karena kami jalan di penegakan hukum itu sesuai barang bukti," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/3) malam.

Source : Berita Satu

 
Pelindo - Lino.jpg

Pansus Pelindo II : RJ Lino Dibeking Rini Soemarno

Penyelewengan yang dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo II RJ Lino disebut-sebut dibekingi sejumlah pihak. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II Masinton Pasaribu dengan berani menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri BUMN Rini Soemarno, dan mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas sebagai beking RJ Lino.

Menurut Masinton, baik JK, Rini maupun Erry telah memberikan justifikasi terhadap langkah RJ Lino untuk melakukan pelanggaran terhadap UU.

Pasalnya, Pansus Pelindo II juga telah menemukan dugaan tindak pindana yang dilakukan RJ Lino dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan perusahaan asal Hongkong yakni Hutchison Port Holding (HPH).

Maka itu, menurut Masinton, hasil paripurna DPR yang merekomendasikan pemerintah untuk memberhentikan Rini Soemarno dan RJ Lino dilakukan oleh pemerintah. 

Source : Seputar Indonesia

Pelindo - Lino 5.jpg

2 Tahun KPK Usut Korupsi Pelindo 2, RJ Lino Belum Ditahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino sejak Desember 2015. Setelah nyaris dua tahun menangani kasus ini, KPK masih mendalami proses pengadaan QCC.

Ferialdy dan mantan Direktur Teknik PT Pelindo II, Haryadi Budi Kuncoro telah divonis dengan hukuman 16 bulan penjara.

Ferialdy dan Haryadi yang juga adik dari mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dijerat dalam kasus korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelindo II yang ditangani Bareskrim Polri.

Meski terkesan mangkrak, KPK memastikan masih terus mengusut kasus ini. Dikatakan Febri, sejauh ini, KPK sudah memeriksa 60 orang saksi yang berasal dari unsur pejabat dan staf Pelindo II. Tak hanya itu, KPK juga sudah memeriksa pejabat Kementerian BUMN dan pihak swasta.

Source : Berita Satu