Kotak Pandora Korupsi Pajak BCA

BCA - Hadi.jpg

KPK: Hadi Poernomo Tersangka Kasus Pajak BCA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan menjelaskan kasus itu terkait dengan permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Bank BCA, tahun pajak 1999.

Pada saat itu BCA mengajukan keberatan pajak atas tingginya kredit macet (non-performing loan) sebesar Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut. Atas perbuatan ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 375 miliar.

Penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka ini bertepatan dengan hari terakhirnya sebagai Ketua BPK. Hari ini Hadi menyelenggarakan perpisahan dengan media sekaligus merayakan hari lahirnya ke-67 tahun dengan pemotongan tumpeng bersama media. 

Source : Kata Data

Century - Bank Indonesia.jpg

Korupsi Pajak, Bos BCA Jahja Setiaatmadja Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja dalam kasus korupsi pajak BCA yang melibatkan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo. 

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha mengaku masih belum mengetahui perihal pemeriksaan tersebut.  

Pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo ketika dikonfirmasi terpisah juga mengaku tidak mengetahui adanya pemeriksaan penyidik KPK atas bos BCA. 

Pemeriksaan Jahja diketahui dari sumber internal lembaga antirasuah ini. Menurut sumber tersebut, Jahja datang sejak tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB tanpa diketahui para awak media.

'Ada datang jam 9, pakai baju kemeja abu-abu langsung naik ke atas dia,' kata salah satu sumber itu kepada wartawan.

Source : Gresnews

BCA - Hadi 4.jpg

Korupsi Pajak BCA, Hadi Poernomo Bebas dari Jeratan KPK

Hadi Poernomo  dipastikan bebas dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permintaan peninjauan kembali (PK) terkait putusan praperadilan milik jaksa KPK.

Juru Bicara MA Suhadi memaparkan, putusan tersebut sudah diputuskan dalam sidang yang digelar di MA pada 16 Juni 2016 lalu.

"Sudah diputuskan dan pengajuan PK dari jaksa KPK dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim," kata Suhadi di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Dia menjelaskan, majelis hakim yang diketuai hakim Agung Salman Luthan tidak menerima permintaan jaksa karena sesuai putusan MK dan pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang berhak mengajukan praperadilan hanya terpidana dan ahli warisannya.

"Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima permintaan dari jaksa," imbuhnya.

Source : Bisnis Indonesia

 

BCA - Hadi 1.jpg

Korupsi Pajak BCA, Negara Rugi Rp 2 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi menaksir kerugian negara yang timbul akibat dikabulkannya keberatan pajak PT Bank Central Asia oleh Direktur Jenderal Pajak saat itu, Hadi Poernomo, mencapai Rp 2 triliun. Saat Hadi ditetapkan sebagai tersangka pada 2014, uang negara yang diduga amblas berdasarkan hitungan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan hanya Rp 375 miliar.

“Ada perkembangan yang sangat signifikan, ada sekitar Rp 2 triliun,” kata penyidik KPK, Ariawan Agus, saat bersaksi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 22 Mei 2015.

Ariawan mengatakan saat ini proses penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menurut dia, penanganan kasus Hadi di tingkat penyidikan juga sudah hampir rampung. Penyidik telah memeriksa 84 saksi dan empat ahli.

Source : Tempo

BCA - Dirut BCA 2.jpg

KPK Tutupi Pemeriksaan Korupsi Pajak Bos BCA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa bos Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja tekait kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA tahun 1999 yang menjerat mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo‎ sebagai tersangka, Jumat (22/5).

Berdasarkan informasi, Jahja yang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur BCA tiba di Gedung KPK sejak pukul 09.00 WIB tanpa diketahui para awak media.

"Ada datang jam 9, pakai baju kemeja abu-abu langsung naik ke atas dia," kata seorang sumber.

Pemeriksaan terhadap Jahja terasa janggal. Hal itu lantaran nama Jahja tidak tercantum dalam agenda pemeriksaan yang dipublikasikan KPK pada hari ini.

Source : Berita Satu

BCA - Hadi 3.jpg

Korupsi Pajak BCA, KPK Janji Terbitkan Sprindik Baru Hadi Poernomo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk penetapan ulang mantan direktur jenderal (Dirjen) Pajak sekaligus mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka korupsi pajak BCA.

Johan mengungkapkan, KPK juga sedang mengkaji upaya penetapan Hadi sebagai kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) BCA, tahun pajak 1999 dengan sprindik baru.

"Opsi berikutnya masih terbuka terutama penerbitan sprindik baru. Karena dimungkinkan seperti putusan MK tentang perluasan objek praperadilan di halaman 106 untuk mengulangi proses yang sama. Jadi (penerbitan sprindik baru) bisa dilakukan kalau upaya perlawanan hukum ditolak MA," tegasnya.

Source : Seputar Indonesia

 

 
BCA - Hadi 2.jpg

Skandal Pajak Hadi Poernomo, KPK Endus Peran BCA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memastikan lembaganya akan menelisik peran manajemen Bank Central Asia dalam kasus dugaan korupsi keberatan pajak PT Bank Central Asia yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 17 Juni 2003. 

Dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 375 miliar itu, komisi antikorupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka. Ketika itu Hadi menjabat Direktorat Jenderal Pajak yang mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Nota dinas yang dikeluarkan mendadak ini menganulir penolakan keberatan Direktorat Pajak Penghasilan yang saat itu dipimpin Sumihar Petrus Tambunan.

Karena pembatalan ini, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA senilai Rp 5,5 triliun itu. Perhitungan KPK nilainya Rp 375 miliar.

Source : Tempo

BCA - Dirut BCA 3.jpg

KPK : Ada Bukti Korupsi Pajak Menguntungkan BCA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan bukti jika Bank Central Asia (BCA) diuntungkan dari skandal korupsi bekas Dirjen Pajak, Hadi Poernomo. Keuntungan itu didapatkan dari pengabulan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA pada tahun 1999.

Hadi dijerat KPK dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh KPK.

Untuk itu, KPK terus meneliti keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus tersebut, termasuk keterlibatan Direktur Utama (Dirut) BCA Jahja Setiatmadja. Bahkan, Jahja dimintai keterangannya, Jum’at (22/5) hingga malam hari.

Source : Website KPK