Kotak Pandora Korupsi BLBI

BLBI - Rupiah Anjlok 2.jpeg

Krisis Moneter 1997

Awal September 1997, ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI sebanyak tiga kali, memicu krisis perbankan.

Kemudian, berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valuta asing (valas). Kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional ketika itu mulai goyah. Penarikan uang kecil-kecilan mulai terjadi.

Situasi itu ditanggapi pemerintah dengan keputusan untuk membantu bank sehat yang mengalami kesulitan likuiditas (dana cair), sedangkan bank yang sakit akan dimerger atau dilikuidasi. Bantuan diberikan untuk menjaga kestabilan sektor perbankan serta sistem pembayaran nasional.

Bantuan untuk bank yang kesulitan likuiditas inilah yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Source : 

 

Century - Bank Indonesia.jpg

Audit BPKP : BLBI Merugikan Negara Rp 55 T

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengaudit 10 bank beku operasi dan 18 bank beku kegiatan usaha.

BPKP menemukan 11 dugaan penyimpangan senilai Rp 54,561 T. 

Temuan kerugian negara dan penyimpangan versi BPKP di atas akan menjadi lebih mencengangkan jika mengacu pada seluruh kucuran biaya penyehatan perbankan (BLBI dan Obligasi Rekap) sepanjang 1997 - 2004 mencapai Rp 640,9 T.

Source : Seknas FITRA

 

Century - Misbakhun.jpg

5 Obligor BLBI Masih Utang Rp 63 T Dapat SKL

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyoroti 5 obligor BLBI yang masih berutang Rp 62,7 T tapi menerima SKL, yaitu : Salim Group (BCA) Rp 33 T, Sjamsul Nursalim (BDNI) Rp 23 T, Bob Hasan (BUN) Rp 4,5 T, Sudwikatmono (Bank Surya) Rp 1 T dan Ibrahim Risjad (Bank RSI) Rp 293 M

Source : Seknas FITRA

BLBI - Kejagung.jpg

Berutang Rp 33 T, Kejagung Tetapkan Anthony Salim Tak Punya Tunggakan BLBI

Meski Salim Group masih berutang Rp 33 T kepada pemerintah, sebagaimana dibongkar Holdiko Perkasa, Kejaksaan Agung menyatakan Anthony Salim sudah tidak memiliki tunggakan BLBI.

Jampidsus mengaku tidak menemukan perbuatan melanggar hukum Anthony Salim dalam kasus BLBI.

Dari hasil perhitungan Kejagung, Anthony Salim yang tadinya berutang Rp 33 T kepada pemerintah, tiba-tiba memiliki kelebihan pembayaran antara Rp 100 - 200 M dalam pengembalian asetnya.

Source : Antara

 

BLBI - Kwik Kian Gie 2.jpg

Desakan Interpelasi BLBI dan BCA Tak Didengar

Berbagai kejanggalan penyelesaian kasus BLBI, Obligasi Rekap dan Korupsi Pajak yang terjadi pada BCA, obligor terbesar milik Salim Group itu yang membuat ekonom Kwik Kian Gie geram.

Sudah lebih dari 1 dekade Kwik mendesak interpelasi BLBI yang secara khusus difokuskan pada obligor BCA.

Sayangnya geram yang berkali-kali dibongkar Kwik Kian Gie tak digubris. Desakan interpelasi BLBI pada kasus BCA tak terdengar. Seolah-olah hanya pantas dituliskan di halaman blog pribadi Kwik Kian Gie.

Source : Kwik Kian Gie

 

KPK Tetapkan Kepala BPPN Sebagai Tersangka SKL BLBI

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung sebagai tersangka terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam BLBI.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara

Source : Kompas

BLBI - Jokowi.jpg

Tak Sasar Salim, Jokowi Persilakan KPK Usut Korupsi BLBI

KPK menetapkan Kepala BPPN Syarifuddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI pada BDNI milik Sjamsul Nursalim, bukan Salim.

Jokowi mempersilakan sepenuhnya persoalan kasus ini kepada KPK, selaku pihak yang menangani kasus ini

Source : Detik

BLBI - Sjamsul Nursalim.jpg

KPK Panggil Sjamsul Nursalim, Bukan Salim

Penyidik KPK memanggil tiga saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi BLBI Sjamsul Nursalim, bukan Salim Group.

Tiga orang tersebut, yakni Farid Harianto, Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim, dipanggil untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus ini, Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Itjih Nursalim merupakan istri Sjamsul, dan Farid sebagai mantan Wakil Ketua BPPN.

Source : Detik

BLBI - 3.JPEG

BLBI Dicairkan ke 48 Bank Senilai Rp 147,7 T

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya Krisis Moneter di Indonesia.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis.

Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Source : Wikipedia

 

sri mulyani.jpeg

22 Obligor BLBI Terima SKL dan Dinyatakan Lunas

Presiden Megawati menerbitkan Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Pada 2003 dan 2004, sebanyak 22 Obligor BLBI yang memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp 106,6 T mendapatkan SKL.

Dengan skema ini, para obligor BLBI bisa dianggap sudah menyelesaikan utangnya dan mendapatkan SKL walaupun hanya membayar 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Source : Berita SatuLiputan 6

 

BLBI - Salim Group 3.jpg

Holdiko Menguak Manipulasi Aset Salim Group

Salim Group sebagai pemilik BCA menerima kucuran BLBI senilai Rp 52,7 T. Metode pengembalian yang ditentukan BPPN, Salim Group menyerahkan 78 perusahaan yang diklaim setara Rp 52,7 T ke PT Holdiko Perkasa (milik pemerintah) pada tahun 1998.

Tahun 2000, Salim Group melalui Citicorp berupaya membeli kembali seluruh asetnya. Nilai seluruh aset Salim Group berdasarkan due diligence yang dilakukan Holdiko Perkasa hanya Rp 20 T, lebih rendah dari klaim Salim Group sebesar Rp 52,7 T di 1998.

Akibat manipulasi Salim Group ini, negara dirugikan Rp 33 T. 

Source : Chinese Big Business in Indonesia, The State of Capital

BCA - Hadi 1.jpg

Siasati BLBI, BCA Diduga Gelapkan Pajak Rp 375 M

BCA dinyatakan berstatus Bank Take Over (BTO) pada 1998 karena mengalami kredit macet Rp 52,7 T yang membuatnya mendapat kucuran BLBI Rp 52,7 T, serta mengalami kerugian fiskal Rp 29,2 T.

Situasi ini malah membuat BCA dapat menggunakan kerugian fiskal tersebut sebagai kompensasi kerugian (tax loss carry forward) yang berlaku selama 5 tahun, mulai dari 1999 hingga 2003 dalam menghitung kewajiban pajaknya.

Penyiasatan aturan disertai kerjasama dengan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang saat itu menjabat, BCA diduga melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 375 M.

Source : TribunnewsKorupsi Pajak BCA

 

BLBI - Karikatur.jpg

'The Untouchable' Salim Group, Diburu Sjamsul Nursalim

Lembaga pemerintah hingga LSM, mulai dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, ICW, FITRA, Pricewaterhouse Coopers (PWC) dan sebagainya telah mengaudit luar dalam skandal BLBI.

Semua berujung pada hasil yang sama, Salim Group (BCA) obligor BLBI terbesar, Sjamsul Nursalim (BDNI) duduki peringkat kedua. 

Beruntung bagi Salim yang berkat kepiawaiannya memainkan gurita kekuasan berhasil lolos dari krisis moneter dan jeratan hutang, raih keuntungan pajak pula.

Kurang beruntung bagi Sjamsul Nursalim yang kini dijadikan sasaran berburu semua pihak yang ingin 'menunggangi' kasus BLBI. Meski sama-sama menyandang nama Salim, kelihatannya kepiawaian Sjamsul Nursalim tidak semumpuni Sudono Salim.

Source : Antara

BLBI - Rizal Ramli.jpg

Diperiksa KPK, Rizal Ramli Tak Ungkap Kejanggalan SKL Salim Group

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli menyoroti kejanggalan dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor BLBI.

"Ini memang ada keanehan, kok bisa ada obligor, dan tidak hanya satu, ada beberapa obligor yang belum melunasi kok diberi keterangan lunas. Ini lah yang sedang KPK selidiki," kata Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/5).

Rizal hari ini menjalani diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung pada kasus SKL Sjamsul Nursalim, bukan Salim.

Source : CNN

BLBI - Megawati.jpg

Tak Ingin Singgung Salim, KPK Tak Kaitkan Megawati di Skandal BLBI

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tak menjawab lugas ketika ditanya peran Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada BPPN kepada obligor BLBI. 

SKL itu keluar karena aturan Megawati yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemenang Saham.

Basaria hanya menjawab bahwa penerbitan SKL kepada obligor BLBI itu memang kebijakan pemerintah saat itu. Menurutnya, tak semua kebijakan merupakan tindak pidana korupsi

Source : CNN

BLBI - Gurita Cikeas.png

Sjamsul Nursalim Orang Dekat Cikeas

Sjamsul Nursalim tidak dekat dengan Megawati seperti Salim. Pemilik BDNI ini lebih dekat dengan Ani Yudhoyono.

Menurut buku Gurita Cikeas yang ditulis George Junus Aditjondro, kedekatan Sjamsul Nursalim dengan Ani Yudhoyono diperantarai Artalyta Suryani (Ayin). Pers pun mendokumentasikan ekspresi kebanggaan Ani Yudhoyono saat meresmikan Alun-Alun Indonesia milik Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. 

KPK tahu betul tak mungkin mengusut kasus BLBI Salim Group dan BCA yang berhubungan erat dengan mantan Presiden Megawati juga pemerintahan Jokowi.

Karenanya, mengkasuskan Sjamsul Nursalim adalah siasat KPK meminta lampu hijau dari Megawati dan Jokowi untuk melebarkan pengusutan Sjamsul Nursalim ke keluarga Yudhoyono (Cikeas). 

Source : Gurita Cikeas

 
BLBI - BPK.jpg

Audit BPK : BLBI Merugikan Negara Rp 138 T

Pada tahun 2000, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi.

Audit BPK mengatakan BLBI merugikan keuangan negara Rp 138,442 T dari Rp 144, 536 T yang disalurkan (95,78%).

Audit BPK juga merinci 11 bentuk penyimpangan senilai Rp. 84,842 T, yaitu : BLBI digunakan untuk membayar pinjaman subordinasi, Pelunasan kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Membayar kewajiban pihak terkait, Transaksi surat berharga, Pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan dan lain-lain.

Source : Seknas FITRA

 

BLBI - Salim Group 2.jpg

Keistimewaan Salim Group dan BCA

Liem Sioe Liong (Sudono Salim), pendiri Salim Group merupakan teman dekat Presiden Soeharto. 

Salim Group dianggap memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Karenanya Salim Group mendapat keistimewaan soal BLBI dan SKL. 

Bank Central Asia (BCA) milik Salim Group adalah penerima dana BLBI terbesar Rp 53 T dan hanya membayar Rp 19 T memperoleh SKL meski masih berutang Rp 34 T kepada pemerintah Indonesia.

Source : Liputan 6

 

BLBI - BCA.jpg

Pegang Obligasi Rekap Rp 60 T, BCA Dibeli Djarum Rp 5 T

Kredit macet BCA ketika krisis moneter mencapai Rp 52,7 T. Karenanya BPPN memberikan suntikan modal berupa Obligasi Rekap pada BCA senilai Rp 60 T.

Akibat berutang Rp 52,7 T kepada pemerintah, Salim Group menyerahkan 108 perusahaannya kepada BPPN senilai Rp 20 T. Karenanya sisa utang Salim Group Rp 33 T.

Kwik Kian Gie menilai penjualan BCA oleh BPPN kepada Djarum Group senilai Rp 5 T tanpa mencabut Obligasi Rekap Rp 60 T dalam BCA, sama saja pemerintah rugi Rp 55 T. Belum termasuk sisa utang Salim Group Rp 33 T.

Source : Kwik Kian Gie

 

BLBI - Salim Group.jpg

Lolos BLBI, Salim Group Kembali Leluasa Berbisnis di Indonesia

Kepiawaian Salim Group tak perlu disangsikan. Tak hanya mampu lolos dari krisis moneter yang membuatnya berutang Rp 53 T kepada pemerintah (BLBI) dan menyerahkan 108 perusahaannya kepada BPPN, Salim Group bahkan hanya membayar utangnya sebesar Rp 20 T dan menghapus sisa utangnya yang masih sebesar Rp 33 T.

Tak hanya itu, berkat penyiasatan aturan krisis dan kerjasama dengan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, BCA bahkan mampu menghemat pajak Rp 375 M.

Lolos dari jeratan utang BLBI tanpa membayar utuh dan malah mendapat keuntungan pajak, kini Anthony Salim, pewaris tahta Salim Group leluasa kembali membangun bisnisnya, khususnya pada PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Flour Mills.

Source : Inilah

BLBI - 8.jpg

KPK Pun Mengejar Sjamsul Nursalim, Bukan Salim

KPK, lembaga superpower pemberantas korupsi di Indonesia pun tak lagi superpower di hadapan Salim Group. Setiap kali KPK mengatakan bahkan disertai nada mengancam akan mengusut habis skandal BLBI, realitanya KPK hanya mengejar BLBI pada kasus Sjamsul Nursalim.

Realitanya, KPK hanya mengejar dugaan penyelewengan BLBI pada 1 obligor BDNI, bukan mengejar 48 bank yang menerima kucuran BLBI. Bukan mengejar 22 obligor yang menerima SKL. Apalagi berharap KPK mengejar Salim.

Hasil Audit BPK dan BPKP yang menyatakan negara dirugikan ratusan triliun dari BLBI tak digubris KPK. Cukup kejar 1 obligor besar saja (Sjamsul Nursalim), bukan obligor terbesar (Salim).

Source : Seputar Indonesia

Bukan Kasus Salim, Pra Peradilan Tersangka BLBI Ditolak

Tidak dihadapkan pada kasus BLBI yang menyasar Salim, Hakim Effendi Muchtar menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung atas penetapannya sebagai tersangka kasus skandal BLBI.

Atas putusan tersebut, penetapan tersangka Syafruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sah.

Dalam perkara ini, Syarifuddin dinilai bertanggungjawab atas penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim pada 2004. KPK menemukan indikasi korupsi dalam penerbitan SKL tersebut.

KPK menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 T.

Source : Seputar Indonesia

BLBI - BDNI.jpg

BDNI Pertahankan Status Lunas

Sjamsul Nursalim dan BDNI tetap mempertahankan status lunas yang diperoleh dari Surat Keterangan Lunas (SKL) tahun 2004.

Walau begitu, KPK tidak menggubris klaim lunas Sjamsul Nursalim dan BDNI serta tetap akan melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan.

Maqdir Ismail selaku Pengacara Sjamsul Nursalim mengatakan SKL berkekuatan hukum tetap. Mempermasalahkan kembali status lunas dari SKL BLBI, berarti membuka celah ketidakpastian hukum.

Source : Hukum Online