Nyanyian Pembuka Mega Skandal ala Nazaruddin
Nyanyian Pembuka Mega Skandal ala Nazaruddin

Nazaruddin, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet dan Gratifikasi serta Pencucian Uang PT Duta Graha Indah yang divonis 13 tahun penjara, kembali bernyanyi. Kali ini Nazaruddin menyanyikan lagu pembuka Mega Skandal E-KTP.

Kehebohan nyanyian Nazaruddin kali ini dikarenakan menyeret belasan nama sejumlah politikus dan pejabat pemerintahan.

Dari hasil perhitungan, korupsi E-KTP diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 T. Mengingat KPK sudah jarang mengungkap kasus korupsi kakap bernilai triliunan rupiah, KPK pun langsung menjadikan nyanyian E-KTP Nazaruddin ini sebagai panggung. 

Source : Detik

KPK Usut Aliran Dana E-KTP di Kemendagri
KPK Usut Aliran Dana E-KTP di Kemendagri

Bertolak dari nyanyian Nazaruddin yang membeberkan keterlibatan mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan sejumlah pejabat Kemendagri pada suap E-KTP, KPK langsung bertindak.

Dimulai dari pemeriksaan Gamawan Fauzi oleh KPK, hingga mengusut aliran dana suap E-KTP di Kemendagri.

KPK menemukan peran penting klaster Kemendagri sebagai terminal utama dana suap E-KTP sebelum dibagikan kepada 3 klaster penerima suap E-KTP, yakni : Politisi, Birokrat dan Korporasi.

Source : Detik

Gamawan Fauzi Lolos, KPK Tetapkan Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP
Gamawan Fauzi Lolos, KPK Tetapkan Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP

KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, nilai proyek pengadaan E-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 T.

Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait proyek E-KTP ini. Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan  dugaan mark up E-KTP mencapai Rp 2,5 T.

Source : Kompas

Mega Korupsi E-KTP Menyeret Puluhan Pejabat
Mega Korupsi E-KTP Menyeret Puluhan Pejabat

Pengembangan kasus E-KTP dari penetapan tersangka pejabat Kemendagri Sugiharto dan Irman mengungkap puluhan nama yang terlibat korupsi E-KTP.

Jaksa KPK menguraikan puluhan pihak yang disebut menerima aliran suap K-KTP. Para pihak itu berasal dari 3 klaster, yaitu birokrat, politikus, dan korporasi.

Nama-nama besar yang tercantum antara lain : Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Melcias Mekeng, Ade Komarudin, Teguh Djuwarno, Miryam S Haryani, Markus Nari, Khatibul Umam, dll

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK, 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto, juga menerima uang. Irman mengantongi Rp 2.371.250.000 dan USD 877.700 serta SGD 6 ribu, sedangkan Sugiharto mendapatkan USD 3.473.830.

Source : Detik

KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru E-KTP
KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru E-KTP

KPK resmi menetapkan pihak swasta Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi E-KTP.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penetapan Andi berdasarkan hasil penyidikan atas dua terdakwa mantan pejabat Kemdagri, yaitu Irman dan Sugiharto. Selain itu, penyidik juga mengklaim memiliki dua alat bukti dalam menetapkan Andi sebagai tersangka.

Andi juga diduga merupakan pihak yang berperan aktif dalam proses penganggaran dan pengadaan, serta pelaksanaan barang/jasa dalam proyek e-KTP.

Source : CNN

KPK Tetapkan Miryam S Haryani Tersangka Baru E-KTP
KPK Tetapkan Miryam S Haryani Tersangka Baru E-KTP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru di kasus korupsi e-KTP setelah Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Tersangka baru itu yakni mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani‎ (MSH).

"‎Dalam pengembangan korupsi e-KTP, KPK menetapkan satu tersangka baru anggota DPR RI yakni MSH. Ini adalah tersangka keempat setelah Irman, Sugiharto dan AA," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (5/4/2017) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Source : Tribunnews

Hanura dan Golkar Drop Uang Suap E-KTP ke Miryam
Hanura dan Golkar Drop Uang Suap E-KTP ke Miryam

Elza Syarief, pengacara politisi Hanura Miryam S Haryani mengatakan kliennya berperan sebagai kurir untuk membagikan uang suap E-KTP kepada puluhan anggota DPR.

Miryam menerima dana dari 2 politisi Hanura berinisial FA dan DA, serta dari politisi Golkar Markus Nari.

Source : Tempo

Tugas Miryam : Kurir Bagi-Bagi Suap E-KTP ke Pimpinan Komisi II DPR
Tugas Miryam : Kurir Bagi-Bagi Suap E-KTP ke Pimpinan Komisi II DPR

Jaksa KPK menjabarkan aliran dana suap E-KTP. Aliran dimulai dari Andi Narogong sebagai pihak swasta kepada Irman di Kemendagri. Irman kemudian meminta Sugiharto menyerahkan USD 1,2 juta kepada Miryam.

Selain dari Sugiharto, Miryam juga menerima dana suap E-KTP dari 2 politisi Hanura (FA dan DA) serta politisi Golkar Markus Nari. 

Miryam kemudian membagikan uang tersebut kepada Pimpinan Komisi II DPR RI sebanyak 2 kali. Para pimpinan Komisi II DPR RI kemudian membagikan kepada puluhan anggota DPR RI.

Source : Tribunnews

Miryam Cabut BAP, Aliran Suap E-KTP ke DPR Putus
Miryam Cabut BAP, Aliran Suap E-KTP ke DPR Putus

Miryam S Haryani mendadak melakukan pencabutan Berita Acara Perkara (BAP) saat persidangan. Alasan Miryam, penyusunan BAP dilakukan atas tekanan 3 penyidik KPK, termasuk Novel Baswedan.

Meski terancam sanksi keras karena pencabutan BAP berarti pemohon telah berbohong di atas sumpah, Miryam memilih risiko tersebut.

Dicabutnya BAP Miryam sekaligus memutus seluruh bangunan kasus dan aliran dana suap E-KTP dari Miryam ke Pimpinan Komisi II DPR RI.

Kasus korupsi E-KTP terancam mandek. 

Source : CNN

Novel Baswedan : 6 Anggota DPR Paksa Miryam Cabut BAP
Novel Baswedan : 6 Anggota DPR Paksa Miryam Cabut BAP

Novel Baswedan bantah pengakuan Miryam S Haryani yang mengatakan pencabutan BAP dilakukan karena adanya tekanan dari 3 penyidik KPK, termasuk dirinya.

Menurut Novel Baswedan, pencabutan BAP Miryam karena paksaan 6 politisi Komisi III DPR RI.

Source : CNN

DPR Bantah Paksa Miryam Cabut BAP
DPR Bantah Paksa Miryam Cabut BAP

Anggota DPR Masinton Pasaribu bantah tuduhan Novel Baswedan yang mengatakan 6 anggota Komisi III DPR RI (termasuk dirinya) telah memaksa Miryam S Haryani mencabut BAP.

Masinton meminta Novel Baswedan tidak melakukan kebohongan publik dan menebar fitnah. 

Source : Kompas

Novel Baswedan Disiram Air Keras, Posisi KPK Melemah
Novel Baswedan Disiram Air Keras, Posisi KPK Melemah

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menelepon Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa saat setelah mengalami teror. Novel melaporkan penyiraman air keras itu setelah menunaikan salat subuh.

"Tadi pagi saya habis salat subuh, yasinan, di tengah-tengah itu saya melihat ada telepon dari Novel. Baru saya jawab setelah yasinan. Novel menyampaikan dia diserang dengan air keras," ujar Tito kepada wartawan setelah menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017).

Source : Detik

Novel Baswedan Terkulai, DPR Resmikan Pansus Angket KPK
Novel Baswedan Terkulai, DPR Resmikan Pansus Angket KPK

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK tetap dibentuk meski dikritik berbagai pihak. Alasannya, banyak nama anggota DPR disebut terlibat korupsi E-KTP secara sepihak.

Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari lima fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR.

Kelima fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem.

Source : Kompas

Pansus Angket KPK Buka Polemik Safe House KPK
Pansus Angket KPK Buka Polemik Safe House KPK

Pansus Hak Angket KPK membuka polemik Safe House KPK berdasarkan kesaksian Niko Panji Tirtayasa, salah satu saksi dalam kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Polemik Safe House KPK berkutat membahas fasilitas yang tidak layak, perlakuan buruk KPK kepada saksi-saksi, hingga dugaan tawar menawar kasus.

Source : Tirto

KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus Korupsi E-KTP
KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Source : Kompas

Johannes Marliem, Saksi Kunci Korupsi E-KTP Tewas di AS
Johannes Marliem, Saksi Kunci Korupsi E-KTP Tewas di AS

Johannes Marliem, saksi kunci kasus korupsi E-KTP untuk menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto tewas mendadak di Los Angeles, Amerika Serikat. 

Badan Pemeriksa Medis - Koroner County Los Angeles menyatakan Johannes Marliem tewas bunuh diri.

Source : Detik

Saksi Kunci Tewas, KPK Diminta Hentikan Kasus E-KTP
Saksi Kunci Tewas, KPK Diminta Hentikan Kasus E-KTP

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP seharusnya terhenti karena saksi kunci kasus tersebut, Johannes Marliem meninggal dunia.

Menurut Fahri, saksi kunci merupakan penentu sebuah kasus bisa berlanjut atau tidak. Jika saksi kunci hilang, ia berkata, sebuah kasus harus dihentikan.

“Katanya (Johannes) saksi kunci, kalau hilang kasusnya juga hilang dong,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8).

Source : CNN

Saksi Kunci Tewas, Setya Novanto Ajukan Pra Peradilan
Saksi Kunci Tewas, Setya Novanto Ajukan Pra Peradilan

Ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka dugaan korupsi E-KTP oleh KPK.

"Setya Novanto sudah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan tanggal 4 September 2017," kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna saat dikonfirmasi, Selasa (5/9).

Menindaklanjuti praperadilan tersebut, Made mengatakan, pihak PN Jakarta Selatan telah menunjuk majelis hakim yang akan menangani praperadilan Setnov, yakni Hakim Chepy Iskandar. Namun, Made belum mengetahui kapan sidang perdana praperadilan Setnov digelar.

Source : Republika

Setya Novanto Menang Pra Peradilan, Fahri Hamzah Senang
Setya Novanto Menang Pra Peradilan, Fahri Hamzah Senang

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku bersyukur atas putusan praperadilan yang menyatakan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek E-KTP tidak sah.

"Bahwa beliau dibebaskan ya alhamdulillah, tentu ikut senang ya dengan apa yang terjadi pada beliau," kata Fahri seusai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Sebab kata Fahri, sangkaan yang dilayangkan KPK kepada Novanto bermula dari perkataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin.

Source : Kompas

KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Tersangka Korupsi E-KTP
KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka korupsi E-KTP.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut.

Source : Kompas

Friedrich Yunadi : Pra Peradilan Gugur Apabila Dakwaan Dibacakan
Friedrich Yunadi : Pra Peradilan Gugur Apabila Dakwaan Dibacakan

Pengacara tersangka kasus korupsi Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan, praperadilan yang diajukan kliennya baru akan gugur apabila dakwaan sudah dibacakan di pengadilan.

"Jadi, praperadilan itu kan tetap jalan, proses dari sini (KPK) juga kan silakan jalan. Dalam hal ini, kami kembalikan ke KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa praperadilan itu akan gugur apabila sudah dibacakan dakwaan," kata Fredrich di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Fredrich mengatakan, berkas penyidikan Novanto yang sudah lengkap masih dilimpahkan ke jaksa penuntut umum KPK.

Source : Kompas

Hakim : Dakwaan KPK Lebih Cepat, Pra Peradilan Setya Novanto Tak Berguna
Hakim : Dakwaan KPK Lebih Cepat, Pra Peradilan Setya Novanto Tak Berguna

Hakim praperadilan Setya Novanto, Kusno, mempertanyakan soal kelanjutan sidang yang dipimpinnya. Kusno menyampaikan hal tersebut mengingat waktu sidang perdana perkara pokok telah ditentukan.

"Yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai sudah adanya pelimpahan perkara dan telah ditetapkannya sidang tanggal 13 Desember. Apa yang saya sampaikan bukan perintah tapi saran. Kalau kita lihat 13 Desember, itu acara di mana 12 dan 13 giliran pihak termohon dan pemohon menghadirkan saksi," kata Kusno dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2017).

"Apa kira-kira ada gunanya perkara ini dilanjutkan sampai tanggal 14 Desember 2017. Kalau tidak ada gunanya, kira-kira jalan keluarnya gunanya apa?" sambungnya.

Source : Detik

Otto Hasibuan Mundur dari Tim Pengacara Setya Novanto
Otto Hasibuan Mundur dari Tim Pengacara Setya Novanto

Pengacara senior Otto Hasibuanmengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.

Otto mengaku, setelah berjalan menangani perkara e-KTP, antara dirinya dan Novanto tidak ada kesepakatan yang jelas tentang tata cara menangani suatu perkara.

Karena tidak ada kesepakatan, Otto merasa hal tersebut dapat merugikan Novanto, termasuk dirinya. Dia juga akan kesulitan dalam membela Novanto.

"Maka, saya menyatakan, saya tidak akan meneruskan untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan," kata Otto di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Source : Kompas

Friedrich Yunadi Ikutan Tinggalkan Setya Novanto
Friedrich Yunadi Ikutan Tinggalkan Setya Novanto

Pengacara Fredrich Yunadi ikut mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto. Fredrich telah menyampaikan langsung keputusan itu kepada Setnov di Rumah Tahanan KPK. 

Fredrich menyampaikan pengunduran diri bersama Otto Hasibuan ketika menjenguk Setnov pada Kamis (7/12). Menurutnya, terhitung hari ini dirinya sudah tidak lagi mendampingi Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP. 

"Untuk kasus yang disidik KPK, ditangan Maqdir, saya dan rekan Otto mengundurkan diri," tuturnya. 

Source : CNN

Maqdir Ismail Kini Pengacara Setya Novanto
Maqdir Ismail Kini Pengacara Setya Novanto

Dua pengacara, Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi mundur, tak lagi menjadi pengacara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Keduanya mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Setnov pada Jumat (8/12).

Akibat mundurnya Otto dan Fredrich, tim pengacara Setnov untuk kasus korupsi E-KTP di KPK tinggal menyisakan Maqdir Ismail. 

Source : Republika

Nyanyian Pembuka Mega Skandal ala Nazaruddin
KPK Usut Aliran Dana E-KTP di Kemendagri
Gamawan Fauzi Lolos, KPK Tetapkan Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP
Mega Korupsi E-KTP Menyeret Puluhan Pejabat
KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru E-KTP
KPK Tetapkan Miryam S Haryani Tersangka Baru E-KTP
Hanura dan Golkar Drop Uang Suap E-KTP ke Miryam
Tugas Miryam : Kurir Bagi-Bagi Suap E-KTP ke Pimpinan Komisi II DPR
Miryam Cabut BAP, Aliran Suap E-KTP ke DPR Putus
Novel Baswedan : 6 Anggota DPR Paksa Miryam Cabut BAP
DPR Bantah Paksa Miryam Cabut BAP
Novel Baswedan Disiram Air Keras, Posisi KPK Melemah
Novel Baswedan Terkulai, DPR Resmikan Pansus Angket KPK
Pansus Angket KPK Buka Polemik Safe House KPK
KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus Korupsi E-KTP
Johannes Marliem, Saksi Kunci Korupsi E-KTP Tewas di AS
Saksi Kunci Tewas, KPK Diminta Hentikan Kasus E-KTP
Saksi Kunci Tewas, Setya Novanto Ajukan Pra Peradilan
Setya Novanto Menang Pra Peradilan, Fahri Hamzah Senang
KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Tersangka Korupsi E-KTP
Friedrich Yunadi : Pra Peradilan Gugur Apabila Dakwaan Dibacakan
Hakim : Dakwaan KPK Lebih Cepat, Pra Peradilan Setya Novanto Tak Berguna
Otto Hasibuan Mundur dari Tim Pengacara Setya Novanto
Friedrich Yunadi Ikutan Tinggalkan Setya Novanto
Maqdir Ismail Kini Pengacara Setya Novanto
Nyanyian Pembuka Mega Skandal ala Nazaruddin

Nazaruddin, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet dan Gratifikasi serta Pencucian Uang PT Duta Graha Indah yang divonis 13 tahun penjara, kembali bernyanyi. Kali ini Nazaruddin menyanyikan lagu pembuka Mega Skandal E-KTP.

Kehebohan nyanyian Nazaruddin kali ini dikarenakan menyeret belasan nama sejumlah politikus dan pejabat pemerintahan.

Dari hasil perhitungan, korupsi E-KTP diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 T. Mengingat KPK sudah jarang mengungkap kasus korupsi kakap bernilai triliunan rupiah, KPK pun langsung menjadikan nyanyian E-KTP Nazaruddin ini sebagai panggung. 

Source : Detik

KPK Usut Aliran Dana E-KTP di Kemendagri

Bertolak dari nyanyian Nazaruddin yang membeberkan keterlibatan mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan sejumlah pejabat Kemendagri pada suap E-KTP, KPK langsung bertindak.

Dimulai dari pemeriksaan Gamawan Fauzi oleh KPK, hingga mengusut aliran dana suap E-KTP di Kemendagri.

KPK menemukan peran penting klaster Kemendagri sebagai terminal utama dana suap E-KTP sebelum dibagikan kepada 3 klaster penerima suap E-KTP, yakni : Politisi, Birokrat dan Korporasi.

Source : Detik

Gamawan Fauzi Lolos, KPK Tetapkan Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP

KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, nilai proyek pengadaan E-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 T.

Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait proyek E-KTP ini. Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan  dugaan mark up E-KTP mencapai Rp 2,5 T.

Source : Kompas

Mega Korupsi E-KTP Menyeret Puluhan Pejabat

Pengembangan kasus E-KTP dari penetapan tersangka pejabat Kemendagri Sugiharto dan Irman mengungkap puluhan nama yang terlibat korupsi E-KTP.

Jaksa KPK menguraikan puluhan pihak yang disebut menerima aliran suap K-KTP. Para pihak itu berasal dari 3 klaster, yaitu birokrat, politikus, dan korporasi.

Nama-nama besar yang tercantum antara lain : Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Melcias Mekeng, Ade Komarudin, Teguh Djuwarno, Miryam S Haryani, Markus Nari, Khatibul Umam, dll

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK, 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto, juga menerima uang. Irman mengantongi Rp 2.371.250.000 dan USD 877.700 serta SGD 6 ribu, sedangkan Sugiharto mendapatkan USD 3.473.830.

Source : Detik

KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru E-KTP

KPK resmi menetapkan pihak swasta Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi E-KTP.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penetapan Andi berdasarkan hasil penyidikan atas dua terdakwa mantan pejabat Kemdagri, yaitu Irman dan Sugiharto. Selain itu, penyidik juga mengklaim memiliki dua alat bukti dalam menetapkan Andi sebagai tersangka.

Andi juga diduga merupakan pihak yang berperan aktif dalam proses penganggaran dan pengadaan, serta pelaksanaan barang/jasa dalam proyek e-KTP.

Source : CNN

KPK Tetapkan Miryam S Haryani Tersangka Baru E-KTP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru di kasus korupsi e-KTP setelah Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Tersangka baru itu yakni mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani‎ (MSH).

"‎Dalam pengembangan korupsi e-KTP, KPK menetapkan satu tersangka baru anggota DPR RI yakni MSH. Ini adalah tersangka keempat setelah Irman, Sugiharto dan AA," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (5/4/2017) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Source : Tribunnews

Hanura dan Golkar Drop Uang Suap E-KTP ke Miryam

Elza Syarief, pengacara politisi Hanura Miryam S Haryani mengatakan kliennya berperan sebagai kurir untuk membagikan uang suap E-KTP kepada puluhan anggota DPR.

Miryam menerima dana dari 2 politisi Hanura berinisial FA dan DA, serta dari politisi Golkar Markus Nari.

Source : Tempo

Tugas Miryam : Kurir Bagi-Bagi Suap E-KTP ke Pimpinan Komisi II DPR

Jaksa KPK menjabarkan aliran dana suap E-KTP. Aliran dimulai dari Andi Narogong sebagai pihak swasta kepada Irman di Kemendagri. Irman kemudian meminta Sugiharto menyerahkan USD 1,2 juta kepada Miryam.

Selain dari Sugiharto, Miryam juga menerima dana suap E-KTP dari 2 politisi Hanura (FA dan DA) serta politisi Golkar Markus Nari. 

Miryam kemudian membagikan uang tersebut kepada Pimpinan Komisi II DPR RI sebanyak 2 kali. Para pimpinan Komisi II DPR RI kemudian membagikan kepada puluhan anggota DPR RI.

Source : Tribunnews

Miryam Cabut BAP, Aliran Suap E-KTP ke DPR Putus

Miryam S Haryani mendadak melakukan pencabutan Berita Acara Perkara (BAP) saat persidangan. Alasan Miryam, penyusunan BAP dilakukan atas tekanan 3 penyidik KPK, termasuk Novel Baswedan.

Meski terancam sanksi keras karena pencabutan BAP berarti pemohon telah berbohong di atas sumpah, Miryam memilih risiko tersebut.

Dicabutnya BAP Miryam sekaligus memutus seluruh bangunan kasus dan aliran dana suap E-KTP dari Miryam ke Pimpinan Komisi II DPR RI.

Kasus korupsi E-KTP terancam mandek. 

Source : CNN

Novel Baswedan : 6 Anggota DPR Paksa Miryam Cabut BAP

Novel Baswedan bantah pengakuan Miryam S Haryani yang mengatakan pencabutan BAP dilakukan karena adanya tekanan dari 3 penyidik KPK, termasuk dirinya.

Menurut Novel Baswedan, pencabutan BAP Miryam karena paksaan 6 politisi Komisi III DPR RI.

Source : CNN

DPR Bantah Paksa Miryam Cabut BAP

Anggota DPR Masinton Pasaribu bantah tuduhan Novel Baswedan yang mengatakan 6 anggota Komisi III DPR RI (termasuk dirinya) telah memaksa Miryam S Haryani mencabut BAP.

Masinton meminta Novel Baswedan tidak melakukan kebohongan publik dan menebar fitnah. 

Source : Kompas

Novel Baswedan Disiram Air Keras, Posisi KPK Melemah

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menelepon Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa saat setelah mengalami teror. Novel melaporkan penyiraman air keras itu setelah menunaikan salat subuh.

"Tadi pagi saya habis salat subuh, yasinan, di tengah-tengah itu saya melihat ada telepon dari Novel. Baru saya jawab setelah yasinan. Novel menyampaikan dia diserang dengan air keras," ujar Tito kepada wartawan setelah menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017).

Source : Detik

Novel Baswedan Terkulai, DPR Resmikan Pansus Angket KPK

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK tetap dibentuk meski dikritik berbagai pihak. Alasannya, banyak nama anggota DPR disebut terlibat korupsi E-KTP secara sepihak.

Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari lima fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR.

Kelima fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem.

Source : Kompas

Pansus Angket KPK Buka Polemik Safe House KPK

Pansus Hak Angket KPK membuka polemik Safe House KPK berdasarkan kesaksian Niko Panji Tirtayasa, salah satu saksi dalam kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Polemik Safe House KPK berkutat membahas fasilitas yang tidak layak, perlakuan buruk KPK kepada saksi-saksi, hingga dugaan tawar menawar kasus.

Source : Tirto

KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Source : Kompas

Johannes Marliem, Saksi Kunci Korupsi E-KTP Tewas di AS

Johannes Marliem, saksi kunci kasus korupsi E-KTP untuk menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto tewas mendadak di Los Angeles, Amerika Serikat. 

Badan Pemeriksa Medis - Koroner County Los Angeles menyatakan Johannes Marliem tewas bunuh diri.

Source : Detik

Saksi Kunci Tewas, KPK Diminta Hentikan Kasus E-KTP

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP seharusnya terhenti karena saksi kunci kasus tersebut, Johannes Marliem meninggal dunia.

Menurut Fahri, saksi kunci merupakan penentu sebuah kasus bisa berlanjut atau tidak. Jika saksi kunci hilang, ia berkata, sebuah kasus harus dihentikan.

“Katanya (Johannes) saksi kunci, kalau hilang kasusnya juga hilang dong,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8).

Source : CNN

Saksi Kunci Tewas, Setya Novanto Ajukan Pra Peradilan

Ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka dugaan korupsi E-KTP oleh KPK.

"Setya Novanto sudah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan tanggal 4 September 2017," kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna saat dikonfirmasi, Selasa (5/9).

Menindaklanjuti praperadilan tersebut, Made mengatakan, pihak PN Jakarta Selatan telah menunjuk majelis hakim yang akan menangani praperadilan Setnov, yakni Hakim Chepy Iskandar. Namun, Made belum mengetahui kapan sidang perdana praperadilan Setnov digelar.

Source : Republika

Setya Novanto Menang Pra Peradilan, Fahri Hamzah Senang

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku bersyukur atas putusan praperadilan yang menyatakan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek E-KTP tidak sah.

"Bahwa beliau dibebaskan ya alhamdulillah, tentu ikut senang ya dengan apa yang terjadi pada beliau," kata Fahri seusai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Sebab kata Fahri, sangkaan yang dilayangkan KPK kepada Novanto bermula dari perkataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin.

Source : Kompas

KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka korupsi E-KTP.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut.

Source : Kompas

Friedrich Yunadi : Pra Peradilan Gugur Apabila Dakwaan Dibacakan

Pengacara tersangka kasus korupsi Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan, praperadilan yang diajukan kliennya baru akan gugur apabila dakwaan sudah dibacakan di pengadilan.

"Jadi, praperadilan itu kan tetap jalan, proses dari sini (KPK) juga kan silakan jalan. Dalam hal ini, kami kembalikan ke KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa praperadilan itu akan gugur apabila sudah dibacakan dakwaan," kata Fredrich di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Fredrich mengatakan, berkas penyidikan Novanto yang sudah lengkap masih dilimpahkan ke jaksa penuntut umum KPK.

Source : Kompas

Hakim : Dakwaan KPK Lebih Cepat, Pra Peradilan Setya Novanto Tak Berguna

Hakim praperadilan Setya Novanto, Kusno, mempertanyakan soal kelanjutan sidang yang dipimpinnya. Kusno menyampaikan hal tersebut mengingat waktu sidang perdana perkara pokok telah ditentukan.

"Yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai sudah adanya pelimpahan perkara dan telah ditetapkannya sidang tanggal 13 Desember. Apa yang saya sampaikan bukan perintah tapi saran. Kalau kita lihat 13 Desember, itu acara di mana 12 dan 13 giliran pihak termohon dan pemohon menghadirkan saksi," kata Kusno dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2017).

"Apa kira-kira ada gunanya perkara ini dilanjutkan sampai tanggal 14 Desember 2017. Kalau tidak ada gunanya, kira-kira jalan keluarnya gunanya apa?" sambungnya.

Source : Detik

Otto Hasibuan Mundur dari Tim Pengacara Setya Novanto

Pengacara senior Otto Hasibuanmengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.

Otto mengaku, setelah berjalan menangani perkara e-KTP, antara dirinya dan Novanto tidak ada kesepakatan yang jelas tentang tata cara menangani suatu perkara.

Karena tidak ada kesepakatan, Otto merasa hal tersebut dapat merugikan Novanto, termasuk dirinya. Dia juga akan kesulitan dalam membela Novanto.

"Maka, saya menyatakan, saya tidak akan meneruskan untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan," kata Otto di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Source : Kompas

Friedrich Yunadi Ikutan Tinggalkan Setya Novanto

Pengacara Fredrich Yunadi ikut mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto. Fredrich telah menyampaikan langsung keputusan itu kepada Setnov di Rumah Tahanan KPK. 

Fredrich menyampaikan pengunduran diri bersama Otto Hasibuan ketika menjenguk Setnov pada Kamis (7/12). Menurutnya, terhitung hari ini dirinya sudah tidak lagi mendampingi Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP. 

"Untuk kasus yang disidik KPK, ditangan Maqdir, saya dan rekan Otto mengundurkan diri," tuturnya. 

Source : CNN

Maqdir Ismail Kini Pengacara Setya Novanto

Dua pengacara, Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi mundur, tak lagi menjadi pengacara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Keduanya mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Setnov pada Jumat (8/12).

Akibat mundurnya Otto dan Fredrich, tim pengacara Setnov untuk kasus korupsi E-KTP di KPK tinggal menyisakan Maqdir Ismail. 

Source : Republika

show thumbnails